%27.jpg)
Setelah fakum satu periode pengurusan 2004-2007, Dewan Kesenian Surabaya (DKS) akan mengadakan musyawarah, untuk memilih pengurus baru, pada 7 Februari mendatang. Keputusan itu diambil setelah tim perumus AD/ART dan tata tertib musyawarah DKS bertemu dengan Wakil Walikota Surabaya Arif Afandi beberapa waktu lalu.
Tim perumus itu terdiri dari Yunani Prawiranegara, Sabrot D Malioboro, Rusdi Zaki, Husnul Huda Soleh, Aribowo, Amang Mawardi, dan Bambang Sujiono, bahkan telah menata struktur pengurus DKS yang menghapus sistem presidium.
Farid Syamlan salah salah aktifis DKS mengatakan, pada musyawarah nanti, DKS tidak akan menggunakan sistem presidium karena ternyata pimpinan dengan pola seperti itu tidak ada yang bertanggung jawab. “Sekarang pengurus DKS sudah lari semua dari tanggung jawab," ujarnya.
Hal lain yang diubah, masa kepengurusan yang selama ini hanya tiga tahun diperpanjang menjadi lima tahun. Hal itu untuk memberi kesempatan kepada pengurus mengerjakan program dalam satu periode dengan lebih baik.
Menurut dia, kepengurusan dan kegiatan DKS dalam beberapa tahun terakhir vakum karena banyak pengurus yang tidak bertanggung jawab. Semua anggota presidium tidak ada yang aktif untuk menjalankan roda organisasi pada periode 2004 - 2007.
Berbagai upaya dilakukan untuk menghidupkan kembali DKS, antara lain menghadap Arif Afandi, April 2008, namun tidak ada penyelesaian.
Pada tiga tahun belakangan, DKS tidak mampu membayar karyawan dan biaya telepon karena bantuan operasional Rp2 juta setiap bulan dari Pemkot Surabaya tidak ada lagi.
Sementara itu berbicara calon ketua DKS, Farid berpendapat, sebaiknya bukan dari seniman. "Sekarang memang muncul usulan agar ketuanya bukan dari seniman. Kalau dari seniman, dikhawatirkan bisa mengganggu kreativitas seniman itu sendiri," kata Farid Syamlan, di Surabaya, Rabu (21/1).
Ia mengemukakan, jika Ketua DKS bukan dari seniman, diharapkan bisa mengelola organisasi dengan baik untuk memajukan kesenian di Surabaya. Meskipun demikian, Ketua DKS disyaratkan harus memiliki kedekatan dengan dunia seni.
"Jadi bukan orang yang tidak mengerti seni sama sekali. Kemudian pengurus di bawahnya baru diisi oleh kalangan seniman," kata seniman teater ini.
Ia mengemukakan, figur yang saat ini muncul untuk menjadi Ketua DKS adalah Desemba. Desemba merupakan wiraswasta yang dikenal dekat dengan kalangan seniman, khususnya pelukis di Surabaya.
"Desemba dikenal sebagai organisatoris dan pernah membuat majalah budaya di Surabaya. Sampai saat ini yang muncul baru Desemba, tapi biasanya satu minggu sebelum musyawarah akan muncul figur lain," katanya. (Masuki M. Astro; ANTARA/Rachmad Giryadi; Surabaya Post, 22 Januari 2009)
Selasa, Februari 10, 2009
DKS Segera Pilih Ketua
Setelah fakum satu periode pengurusan 2004-2007, Dewan Kesenian Surabaya (DKS) akan mengadakan musyawarah, untuk memilih pengurus baru, pada 7 Februari mendatang. Keputusan itu diambil setelah tim perumus AD/ART dan tata tertib musyawarah DKS bertemu dengan Wakil Walikota Surabaya Arif Afandi beberapa waktu lalu.
Tim perumus itu terdiri dari Yunani Prawiranegara, Sabrot D Malioboro, Rusdi Zaki, Husnul Huda Soleh, Aribowo, Amang Mawardi, dan Bambang Sujiono, bahkan telah menata struktur pengurus DKS yang menghapus sistem presidium.
Farid Syamlan salah salah aktifis DKS mengatakan, pada musyawarah nanti, DKS tidak akan menggunakan sistem presidium karena ternyata pimpinan dengan pola seperti itu tidak ada yang bertanggung jawab. “Sekarang pengurus DKS sudah lari semua dari tanggung jawab," ujarnya.
Hal lain yang diubah, masa kepengurusan yang selama ini hanya tiga tahun diperpanjang menjadi lima tahun. Hal itu untuk memberi kesempatan kepada pengurus mengerjakan program dalam satu periode dengan lebih baik.
Menurut dia, kepengurusan dan kegiatan DKS dalam beberapa tahun terakhir vakum karena banyak pengurus yang tidak bertanggung jawab. Semua anggota presidium tidak ada yang aktif untuk menjalankan roda organisasi pada periode 2004 - 2007.
Berbagai upaya dilakukan untuk menghidupkan kembali DKS, antara lain menghadap Arif Afandi, April 2008, namun tidak ada penyelesaian.
Pada tiga tahun belakangan, DKS tidak mampu membayar karyawan dan biaya telepon karena bantuan operasional Rp2 juta setiap bulan dari Pemkot Surabaya tidak ada lagi.
Sementara itu berbicara calon ketua DKS, Farid berpendapat, sebaiknya bukan dari seniman. "Sekarang memang muncul usulan agar ketuanya bukan dari seniman. Kalau dari seniman, dikhawatirkan bisa mengganggu kreativitas seniman itu sendiri," kata Farid Syamlan, di Surabaya, Rabu (21/1).
Ia mengemukakan, jika Ketua DKS bukan dari seniman, diharapkan bisa mengelola organisasi dengan baik untuk memajukan kesenian di Surabaya. Meskipun demikian, Ketua DKS disyaratkan harus memiliki kedekatan dengan dunia seni.
"Jadi bukan orang yang tidak mengerti seni sama sekali. Kemudian pengurus di bawahnya baru diisi oleh kalangan seniman," kata seniman teater ini.
Ia mengemukakan, figur yang saat ini muncul untuk menjadi Ketua DKS adalah Desemba. Desemba merupakan wiraswasta yang dikenal dekat dengan kalangan seniman, khususnya pelukis di Surabaya.
"Desemba dikenal sebagai organisatoris dan pernah membuat majalah budaya di Surabaya. Sampai saat ini yang muncul baru Desemba, tapi biasanya satu minggu sebelum musyawarah akan muncul figur lain," katanya. (Masuki M. Astro; ANTARA/Rachmad Giryadi; Surabaya Post, 22 Januari 2009)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar